Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Merebut Irian Barat

Perjuangan Indonesia Dalam Merebut Irian Barat - Setelah Proses pengakuan kedaulatan, Indonesia masih mempunyai satu permasalahan dengan Belanda yaitu masalah Irian Barat. Sering terjadi di masyarakat kasus persengketaan antar saudara atau dengan tetangga yang disebabkan rebutan batas tanah. Dan persengketaan itu menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan maupun hubungan bertetangga, karena masalah tanah tidak sedikit orang mempertahankannya hingga mati.

Perjuangan Indonesia Dalam Merebut Irian Barat

Perjuangan dalam merebut Irian Barat begitu penuh dengan perjuangan, begitu juga dengan Bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah Irian Barat (Papua) ketika hendak diduduki Belanda setelah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia harus berjuang dengan berbagai macam cara untuk merebut kembali Irian Barat.

Latar Bealakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Masih ingat kah kita tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949, salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan di bicarakana antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan.

Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia.

Perjuangan Diplomasi : Pendekatan Diplomasi

Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut, Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yaitu melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia - Belanda. akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya tersebut tidak membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.

Sejak tahun 1954, masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil, maka pemerintah mengambil sikap yang keras yaitu dengan membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan Konferensi Meja Bundar oleh Indonesia pada tahun 1956.

Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. Selain perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkan Soa-Siu di Tidore sebagai ibukota provinsi Irian Barat dan pada saat itu Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai Gubernur pada tanggal 23 September 1956.

Perjuangan Merbut Irian Barat Dengan Konfrontasi Politik Dan Ekonomi

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut sampai tahun 1957 ternyata belum membawa hasil sehingga Belanda tetap menduduki Irian Barat. karena jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka sejak itu perjuangkan ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat diseluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), Bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM.

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan. Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jendral PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomatik Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaiannya masalah Irian Barat.

Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kadaulatan Irian barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintahan Kerajaan Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara "Boneka" Papua. Dengan sikap Belanda tersebut, maka tindakan bangsa Indonesia dari politik konfrontasi ekonomi ditingkatan menjadi konfrontasi segala bidang.

Tri Komado Rakyat (Trikora)

Tindakan Belanda dengan mendirikan negara "boneka" Papua ini merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut :

Isi Tri Komando Rakyat (Trikora)

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua yang dibuat Belanda kolonial
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Iriab Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora, maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dari Komando Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat kedalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jendal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962. Ketika waktu menunjukkan pukul 21.15, diangkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Dan waktu itu juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso.

Dalam insiden di Laut Aru tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir " Kobarkan Semangat Pertempuran".

Operasi-operasi Yang Direncanakan Komando Mandala Di Irian Barat

Adapun Operasi-operasi yang direncanakan komando Mandala di Irian Barat terbagi dalam 3 fase, yaitu :

1. Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)

Memasukkan 10 kompi kesekitar-sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

2. Fase Ekploitasi (mulai awal 1963)

Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting

3. Fase Konsolidasi (awal 1964)

Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan, baik melalui laut maupun udara. Beberapa operasi tersebut adalah Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala disekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke. selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jaya Wijaya.

Persetujuan New York

Pada awalnya, Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan Pasukan Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat untuk berunding, karena untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam konfrontasi.

Dengan adanya rencana Bunker diatas, sikap Indonesia adalah menerimanya. Hal ini tenyata menambah simpati dunia terhadap Republik Indonesia, sebaliknya, Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal 14 agustus 1962, Republik Indonesia melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai Operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai "Hari H" atau Hari Penyerbuan.

Pada tanggal 15 agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. dan isi perjanjian New York adalah sebagai berikut :

Isi Perjanjian New York

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan Bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk dgantikan oleh bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB.

3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, Pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.

4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

5. Pada tahun 1969, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah Republik Indonesai atau memisahkan diri dari Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat, maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jendral Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA dibawah pimpinan Jalal Abdoh dari Irian juga berjalan dengan lancar, sehingga tepat tanggal 1 Mei 1963 roda Pemerintahan Republik Indonesai sudah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama, maka diangkatlah E. J . Bonay, seorang putera asli dari Irian Barat.

Disamping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L.B. Moerdani. Dan pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yaitu Herlina.

Baca Juga Pidato Perdana Menteri Sutan Sjahrir Di Perjanjian Linggarjati

Kesimpulan

Dengan ditandatanganinya Perjanjian New york, maka pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia, maka Komando Mandala yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia.

Penyelesaian sengketa masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda melalui persetujuan New York dan dilanjutkan dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera), merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (penentuan pendapat rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikap yang baik. Kedua belah pihak menghormati hasil dari pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

Hasil dari pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil pepera ini membuka jalan bagi persahabatan republik Indonesia dengan Belanda. Dan akhirnya sidang umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil-hasil pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Baca Juga Sejarah Gedung Perundingan Linggarjati Di Kuningan Jawa Barat

Share this post

Related Posts